![]() |
Puan Maharani |
Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Mabes Polri, Jumat (4/9/2020).
Laporan ini sebagai respon atas ucapan Puan ketika mengumumkan kandidat PDIP Mulyadi-Ali Mukhni untuk berlaga di Pilgub Sumbar. "Semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
Pernyataan itu dianggap menuduh rakyat Sumbar selama ini tidak mendukung Pancasila. Sekaligus klaim bahwa hanya PDIP satu-satunya partai yang Pancasilais.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sebagaimana dilansir tirto.id (4/9/2020), ikut menimpali pernyatan Puan dengan melontarkan pertanyaan, "Kenapa ya, rakyat Sumbar sepertinya belum menyukai PDIP?"
Mega tampaknya tak belajar sejarah: Sumbar memang bukanlah tempat yang subur bagi partai berhaluan marhaenis. Dalam pemilu pertama paling demokratis tahun 1955, PNI hanya meraup suara 13% di Sumbar. Kalah telak dari Masyumi yang keluar sebagai pemenang, mendapatkan 33% suara.
Hasil Pemilu 2019 lalu, PDIP bernasib tragis. Berada di urutan ke-7 dan sama sekali tidak mendapatkan kursi DPR RI. Mungkin karena itu Megawati sakit hati. Lalu Puan Maharani diangkat sebagai juru bicaranya.
Di lain pihak, pernyataan Puan melukai hati rakyat Sumbar. Sekaligus membuat berang partai-partai lain. Seolah hanya PDIP satu-satunya partai yang mendukung Pancasila. Meski sebenarnya mungkin tidak demikian maksudnya. Puan hanya kurang cerdas dalam beretorika.
Zuhairi Misrawi, politisi PDIP, dalam hal ini lebih terus terang. Pernyataannya sebagai bagian dari PDIP jelas menunjukkan kecemburuan politis pada PKS. Karena selama dua periode terakhir, Sumbar dipimpin oleh kader PKS.
Lalu pertanyaannya, apakah PKS tidak nasionalis dan menentang Pancasila? Kiprah PKS dan perannya dalam perpolitikan nasional sudah barang tentu menjawab itu semua.
Bahkan masih hangat dalam ingatan, ketika PKS berusaha menjaga Pancasila yang hendak dikerucutkan jadi Ekasila melalui RUU HIP--yang justru diusulkan oleh PDIP.
Penulis: Rafif Amir
Editor: Rafif Amir
Cancel